Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia khu-susnya di Ciamis, pemerintah melak-sanakannya melalui sistem yang tidak lepas dari peran swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan di Kabupaten Ciamis menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembi-ayaan maupun tenaga dan fasilitas. Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dari sumbangan atas manfaat terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik dan budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Karena manfaatnya yang begitu luas dan dapat meresap ke berbagai bidang, maka pengelolaan sekolah seyogianya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat.Pendidikan, menurut hakikatnya tidak akan terlepas dari situasi yang kritis, kecuali dalam masyarakat yang masih sangat terbelakang. Hal ini disebabkan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial cenderung mempertahankan nilai-nilai yang diemban oleh masyarakat yang memilikinya, sementara itu proses perubahan terus berjalan di sekitar lembaga itu. Sifat tradisional dan konservatif lembaga pendidikan dengan sendirinya jauh ketinggalan dari arus proses pembangunan di manapun juga di muka bumi ini. Apakah lembaga pendidikan itu berbentuk keluarga, lembaga penddikan masyarakat, lembaga pendidikan formal dan nonformal, dalam berbagai jenis dan jenjang, pada umumnya selalu ketinggalan dari arus pembaharuan, meskipun keting-galan itu tidak selalu berarti tidak bersedia membuka diri untuk perubahan. Apakah konsep pendidikan itu berbentuk pragmatisme, progresiovisme, rekonstruksionisme, maupun eksistensialisme, pada dasarnya pendidikan itu selalu setapak lebih mundur dari gerak kemajuan.
Konservatisme pendidikan bukan tidak bermanfaat secara intrinsik, bahkan perlu. Perlu dan harus, asalkan sikap hati-hati itu tidak berubah menjadi skep-tisisme yang mandek. Kehati-hatian dalam konservatisme pendidikan disebab-kan kita berhadapan dengan generasi muda sebagai generasi penerus yang harus diselamatkan dari sikap eksperimentalisme yang naif. Di sini diperlukan kesadaran yang penuh waktu dalam perumusan dan pengambilan kebijakan, karena dampak itu mempunyai gaung hampir satu generasi.
Berdasarkan fenomena, fakta dan data yang ada bahwa khususnya pe-nyelenggaraan pendidikan di Ciamis mengalami empat krisis pokok diantaranya :
1.Kualitas Pendidikan
Sungguh pun sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan, namun beberapa indikator dapat digunakan sebagai rambu-rambu pemberi sinyal mengenai kekhawatiran tentang kualitas pendidikan Sekolah di Ciamis. Beberapa indikator itu yang penting ialah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, meskipun rasio guru-murid termasuk yang rendah. Begitu pula alat bantu proses belajar-mengajar seperti buku teks, peralatan la-boratorium dan bengkel kerja belum memadai. Hal ini memang bergantung pula kepada besarnya biaya yang diperuntukkan bagi pendidikan per unit, maupun alokasi dana bagi pendidikan dari APBN serta prosentasi biaya pendidikan dari APBD.
2.Relevansi atau Efisiensi Eksternal
Relevansi pendidikan atau efisiensi eksternal suatu sistem pendidikan di-ukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sektor pembangunan. Apabila kita lihat keadaan lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi di Kabupaten Ciamis, maka tampak gejala yang semakin mengkhawatirkan dengan semakin besarnya pengangguran lulusan sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Malahan ada tendensi semakin tinggi pendidikan itu semakin besar kemungkinan untuk menganggur. Masalah tidak relevannya pendidikan kita bukan saja disebabkan adanya kesenjangan antara supply sistem pendidikan dengan demand tenaga yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi, tetapi juga isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi atau kemajuan IPTEK.
3.Elitisme
Yang dimaksud dengan elitisme dalam pendidikan ialah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat yang justru mampu.
4.Manajemen Pendidikan
Mau tidak mau, pendidikan telah menjadi suatu industri. Sebagai suatu industri pengembangan sumber daya manusia, pendidikan itu harus dikelola secara profesional. Ketiadaan tenaga-tenaga manager pendidikan profesional ini antara lain yang mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat. Di samping itu peta permasalahan pendidikan di Ciamis sangat kompleks yang menyangkut bukan saja masalah-masalah teknis pendidikan, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pendanaan, dan efisiensi dari sistem itu sendiri. Masalah pengelolaan Sekolah Dasar merupakan contoh klasik dari kesemrawutan manajemen pendidikan kita ini, yang pada gilirannya memberikan efek terhadap setiap usaha untuk meningkatkan mutu keluaran sistem pendidikan.
Masalah otonomi pengelolaan pendidikan kita dewasa ini, baik untuk pendidikan dasar, sekolah lanjutan dan pendidikan tinggi, dalam pengertian otonomi dalam penyelenggaraan akademik dan finansial, memerlukan penyesuaian mengenai kelembagaan SISDIKNAS. Lembaga pendidikan kita dibentuk berdasarkan fungsi dan peranan pendidikan yang sudah kadaluwarsa. Sebagaimana dengan kebanyakan lembaga sosial yang lain, lembaga-lembaga itu tidak dapat lagi mengikuti cepatnya laju pembangunan. Tidak mengherankan, banyak lembaga sosial itu, termasuk lembaga dalam SISDIKNAS perlu ditata kembali atau perlu direstrukturisasi.
Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinan-nya akan berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan kualitas pendidikan di Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu dalam pendidikan modern, kepemimpinan kepala sekolah perlu mendapat perhatian khusus.
Hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah pelaksanaan sistem se-leksi dan penempatan kepala sekolah, termasuk promosi, rotasi, demosi kepala sekolah perlu dipertimbangkan berda-sarkan atas competency advantage dan comparatif advantage dari pribadi seorang kandidat kepala sekolah. Sistem rekrutmen yang jelas dan dipatuhi untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan perlu dilaksanakan dan dihormati sebagai satu bentuk dari hasil seleksi yang objektif, jujur dan adil. Pengangkatan kepala sekolah bukan didasarkan atas kemampuan berapa ia sanggup mem-bayar kepada oknum apabila ia lulus seleksi dan bisa ditempatkan. Otoritas Dinas Pendidikan Kabupaten sepanjang bertindak jujur, bijaksana, adil, dan bertanggung jawab untuk menentukan keputusan organisasinya harus dihormati dan dihargai oleh berbagai pihak termasuk oleh legislatif (DPR). Biarkanlah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berjalan sesuai dengan keharusannya yang, tidak perlu diobok-obok…akhirnya ikannya pada mabok… dan tidak dijadikan ajang kepentingan/keuntungan politik atau golongan tertentu. Mungkin kita kurang setuju apabila terjadi politisasi pendidikan atau pendidikan yang dipolitisir. Tidak bisa dipungkiri kenya-taannya memang demikian?! (Jawabannya ada pada pembaca).
Dampak dari tidak mengikuti sistem rekrutmen/seleksi kepala sekolah dan atau pelanggaran sistem rekrutmen yang tidak objektif, tidak jujur dan tidak adil me-lahirkan banyaknya kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan keharusan tugas pokok, fungsi dan tata kerja kepala sekolah. (bersambung )
