SMK TUMBUH PESAT DI BASIS PESANTREN
Oleh:
Dr. Gumilar, S.Pd.,MM
Meningkatkan mutu pendidikan perlu melihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di lndonesia. Dengan masukan ilmiah ahli itu, pemerintah jangan berdiam diri sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai.
Masukan ilmiah yang disampaikan para ahli dari negara-negara yang berhasil menerapkannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru dan Singapura selalu memunculkan konsep yang tidak selalu bisa diadopsi dan diadaptasi. Karena berbagai macam latar yang berbeda. Situasi, kondisi, latar budaya dan pola pikir bangsa kita tentunya tidak homogen dengan negara-negara yang diteladani. Malahan, konsep yang di impor itu terkesan dijadikan sebagai “proyek” yang bertendensi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya, proyek bukan sebagai alat melainkan sebagai tujuan.
Beberapa penerapan pola peningkatan mutu di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum dapat secara langsung memberikan efek perbaikan mutu. Di antaranya adalah usaha peningkatan mutu dengan perubahan kurikulum dan proyek peningkatan lain; Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Proyek Perpustakaan, Proyek Bantuan Meningkatkan Manajemen Mutu (BOMM), Proyek Bantuan lmbal Swadaya (BIS), Proyek Pengadaan Buku Paket, Proyek Peningkatan Mutu Guru, Dana Bantuan Langsung (DBL), Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Dengan memperhatikan sejumlah proyek itu, dapatlah kita simpulkan bahwa pemerintah telah banyak menghabiskan anggaran dana untuk membiayai proyek itu sebagai upayameningkatkan mutu pendidikan.
Upaya pemerintah yang begitu mahal belum menunjukkan hasil menggembirakan. Ada yang berpendapat mungkin manajemennya yang kurang tepat dan ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah kurang konsisten dengan upaya yang dijalankan. Karena itu, kembali pada apa yang kita sebut sebagai kekayaan lokal, bahwa tidak sepenuhnya apa yang dapat dipraktikkan dengan baik di luar negeri bisa seratus persen juga berhasil di Indonesia, semua itu membutuhkan tahapan, namun dengan kerangka yang jelas dan tidak dibebani oleh proyek yang demi kepentingan sesaat atau golongan. Hal-hal berikut adalah elemen dasar bagaimana kita dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Harus diakui sistem pendidikan yang dibangun sejauh ini belum banyak berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Secara umum, lulusan pendidikan menengah masih belum dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat masuk pasar kerja (workplace), yang kondisinya sudah semakin terintegrasi dengan pasar global sehingga sangat kompetitif. Karena itu, upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk kembali menggalakkan program pendidikan linking school and work melalui konsolidasi, intensifikasi, diversifikasi, dan ekspansi program pendidikan keterampilan (vocational skills) pada jenjang pendidikan menengah (SMK) patut untuk diapresiasi dan didukung. Namun, dukungan yang diberikan harus dalam semangat untuk menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dan memperkuat kemampuan dasar serta keterampilan teknis pada siswa sehingga mereka mampu menjawab tuntutan dunia kerja modern.
Pembangunan di Kabupaten Ciamis dilakukan dalam segala bidang, walaupun belum seluruhnya berhasil dan mencapai apa yang dicita-citakan. Tetapi hal itu merupakan dinamika yang harus disadari bahwasannya dalam suatu proses pasti sedikit kebocoran, walaupun hal itu telah berusaha dihindari. Hal ini bekaitan dengan karakter dari pelaksana dan pelaksanaan proses yang dilakukan. Perlu disadari bahwa proses pembangunan melibatkan banyak sekali pihak dan aspek. Manusia sebagai pelaksana proses pembangunan merupakan faktor yang tidak mungkin diabaikan ditambah dengan kultur dan sifat individu yang tidak mungkin disamakan atau diseragamkan.
Berdasarkan data resmi jumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 51 unit. Apabila memperhatikan jumlah SMA/K yang ada, berarti rata-rata setiap kecamatan telah memiliki minimal dua unit SMA/K.
Pertumbuhan yang cukup pesat lembaga-lembaga pendidikan formal khususnya yang berada pada basis-basis pesantren di Kabupaten Ciamis, menunjukkan bahwa pertumbuhan lembaga pendidikan swasta cukup tinggi jika dibanding dengan pertumbuhan sekolah-sekolah negeri atau lembaga pendidikan yang dibangun oleh pemerintah. Pertumbuhan tersebut terkait dengan terjadinya perubahan paradigma para pemilik pesantren yang bergeser dari hanya mengelola pendidikan tradisional (pesantren) menjadi lembaga pendidikan Islam terpadu, yakni selain pesantren juga mendirikan lembaga pendidikan umum lainnya mulai dari jenjang paling bawah yakni Taman Kanak-Kanak (Raudatul Atfhal), SMP (Tsanawiyah), SMA/K (Aliyah), hingga Perguruan Tinggi (Ma’had Aly). Beberapa pondok pesantren yang tidak melakukan perubahan strategi dari salafiyah menjadi pesantren terpadu dengan menyelenggarakan pendidikan formal sudah ditinggalkan masyarakat, dan terancam bangkrut. Tercatat beberapa pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal diantaranya: Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Nurul Huda, dan seterusnya.
Sementara itu untuk menunjang pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Ciamis, antara lain dilaksanakan melalui pendidikan non formal berupa pendirian atau penyelenggaraan; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Life Skill, Paket A, Paket B, Paket C, dan Kelompok Belajar Umum (KBU), yang menunjukkan angka peningkatan secara terus menerus.
Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, penduduk di Kabupaten Ciamis memiliki tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, seperti halnya pada tahun 2008 tercatat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD kurang lebih 50,88 %, tidak tamat SD sekitar 15,48 %, tidak sekolah 2,95 %, tamat SLTP 17,50 %, tamat SLTA 10,29 %, dan tamat Perguruan Tinggi 2,90 %. (BPS, 2008). Penduduk usia tersebut yang bekerja di sektor pertanian jumlahnya mencapai 43,64 %, sektor industri 11,74 %, sektor bangunan 4,59 %, sektor perdagangan dan hotel/restoran 20,75 %, sektor jasa 12,45 %, dan sektor lainnya 6,83 %.
Kondisi SMK
Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dalam dua tahun terakhir melakukan conditioning guna meyakinkan masyarakat terutama siswa lulusan SMP agar lebih berminat memilih pendidikan kejuruan dalam menempuh karier pendidikan lebih lanjut. Upaya pemerintah memasang iklan layanan masyarakat di beberapa media cetak dan elektronik itu cukup baik, tapi dinilai masih terkesan responsif dan kagetan (hiccup) sebab kebijakan itu belum didukung kajian komprehensif dan mendalam yang melibatkan sejumlah departemen dan institusi terkait. Sebut saja tak pernah dijelaskan di mana posisi departemen tenaga kerja, industri, pertanian, pariwisata, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga profesional lainnya dalam pengembangan sekolah menengah kejuruan tersebut.
Banyak lulusan SMK saat ini masih mengalami kesulitan dan frustrasi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Pandangan yang menyebutkan usia mereka masih terlalu muda (immature) ditambah dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang belum memadai (inadequate knowledge and skills) sering menjadi kendala utama siswa lulusan SMK mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat mendukung karier dan kehidupan ke depan (future career path). Akibatnya, banyak lulusan kejuruan hanya mampu mendapatkan pekerjaan musiman dan tanpa kepastian kehidupan ekonomi (financial insecurity), jaminan sosial, dan kesehatan. Akibat selanjutnya, mereka akan kesulitan untuk berperan sebagai pribadi dewasa (responsible adults) yang mampu membangun dan membina kehidupan rumah tangga dan melakukan kewajiban kewarganegaraannya (civic duty) dengan naik.
Untuk mengatasi persoalan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis seharusnya mulai melakukan berbagai kajian konsepsional dan empirik sehingga arah pengembangan (roadmap) sekolah kejuruan ke depan dapat menjadi lebih jelas dan terukur. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis seharusnya mengkaji dan merumuskan kembali kebijakan yang berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah kejuruan, mengidentifikasi dengan tepat berbagai keterampilan (vocational and thinking skills) yang sangat dibutuhkan dunia industri dan jasa pada abad ke-21 sekarang ini, revisited kurikulum dan implementasinya di lapangan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan teori pembelajaran terkini.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis harus dapat lebih dahulu meneliti kecenderungan dan perkembangan industri nasional dan global termasuk benchmarking yang digunakan dan dapat membangun kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan dan lembaga profesi yang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan mendasar baik berupa assessment, appraisal, atau pun feasibility studies tersebut mutlak diperlukan sebelum sebuah kebijakan dilaksanakan secara nasional.
Pembangunan sekolah kejuruan haruslah diarahkan pada kebutuhan kekinian. Dunia saat ini dilanda krisis pangan dan energi. Krisis itu dipandang akan berlangsung lama dan menyerang semua negara, baik kaya maupun miskin. Sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah, bangsa ini diharapkan dapat menyejahterakan rakyatnya dan menyumbang untuk kemakmuran masyarakat dunia. Untuk mewujudkan keinginan mulia di muka, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis harus cerdas dan cermat dalam menentukan pilihan pendidikan keterampilan yang akan ditawarkan. Setiap bidang keahlian yang dipilih haruslah diarahkan dalam rangka menyiapkan individu siswa untuk dapat menjawab persoalan kekinian, memahami relevansi dan keterkaitannya dengan bidang lainnya, serta menyiapkan mereka dalam menghadapi arus perubahan yang begitu cepat dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, dan sosial-budaya.
Seluruh program pendidikan kejuruan yang dikembangkan didasarkan pada upaya menyiapkan peserta didik agar mampu menjawab kebutuhan kekinian (immediate needs) terutama dalam bidang pertanian/pangan, kelautan, kehutanan, energi, dan pertambangan. Selanjutnya, program pendidikan kejuruan hendaknya juga dapat mendukung pembangunan bidang transportasi, manufaktur, jasa perhotelan, travel, restoran, kesehatan, asuransi, mikroekonomi, dan perbankan. Sementara itu, ICT, animasi, dan desain grafis juga layak untuk mendapat prioritas mengingat semakin pesatnya kemajuan dan pertumbuhan industri dalam bidang tersebut.
Pilihan program bisa sangat luas dan beragam. Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dapat melihat dan menilai kemampuan daerah, khususnya dalam menyediakan sarana belajar yang memadai, sumber daya kependidikan yang andal, dan prospek penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi siswa lulusan sekolah kejuruan. Desain program hendaknya dapat disesuaikan dengan arah dan perkembangan pembangunan wilayah. Kehadiran SMK hendaknya dapat memberi nilai tambah ekonomi dan dapat mendukung pembangunan wilayah tersebut. Dengan tersedianya sumber kehidupan berupa lapangan pekerjaan yang baik, program itu diharapkan akan dapat meminimalkan arus migrasi dan urbanisasi angkatan kerja usia muda.
VISI, MISI DAN TUJUAN
Pada dasarnya semua sekolah kejuruan memiliki visi dan misi serta tujuan yang hampir sama yaitu menghasilkan output yang dapat diandalkan sebagai manispestasi dari mutu layanan prima pendidikan. Dengan berakhirnya Renstra Depdiknas maka visi yang tercantum dalam Renstra Kementrian Pendidikan Nasional 2010 -2014 yaitu “ terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia Cerdas Komprehensif dengan prioritas pemerintah dalam bidang pendidikan tahun tersebut adalah peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, terelevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat.
Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh keselaraan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan mampu menciptakan lapangan kerja, mampu menjawab tantangan kebutuha tenaga kerja.
Untuk mencapai visi tersebut maka kementrian Pendidikan Nasonal memiliki 5 misi yaitu Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan serta menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.
Sejalan dengan visi dan prioritas tersebtu, maka Visi Direktorat Pembinaan SMK berhasrat untuk mewujdukan visi terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah kejuruan untuk membentuk lulusan SMK yang berjiwa wirausaha, cerdas, siap kerja, kompetitif dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dandapat bersaing di pasar global. Sedangkan rumusan misi Pembinaan SMK adalah 1) meningkatkan perluasan dan pemerataan akses SMK yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat. 2) Meningkatkan kualitas SMK melalui penerapan sikap disiplin, budi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan pembelajaran berpusat peserta didik yang kontektual berbasis TIK. 3) Memberdayakan SMK dalam menciptakan lulusan yang berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui pengembangan kerjasama industri dan berbagai entitas bisnis yang relevan dalam bentuk teaching industry. 4) menciptakan lulusan SMK yang lentur terhadap berbagai perubahan teknologi dan lingkungan bisnis pada tingkat nasional maupun internasional melalui penguatan matematika terapan, saint terapan, ICT dan Bahasa Internasional. 5) memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2008, 6) menciptakan citra baik SMK melalui berbagai media komunikasi.
Langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan jumlah SMK di Kabupaten Ciamis sudah digaungkan sejak tahun 2008. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rembug Pendidikan Nasional (RPN) pada Februari 2008 tentang penyeimbangan jumlah siswa SMK:SMA. Untuk menjadikan rasio jumlah siswa SMK:SMA adalah 67:33 pada tahun 2014.
Pada Tahun 2009 mampu mencapai 50:50, maka Diknas kabupaten dan kota telah melakukan kebijakan yang mendukung pencapaian target tersebut. Kebijakan itu dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada tahun 2011, Jawa Barat membutuhkan sekitar 580.000 tenaga kerja. Sebagian besar dari angka itu diharapkan berasal dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Mendiknas mengemukakan, pengembangan SMK harus dipercepat, mengingat saat ini rasio SMA:SMK adalah 70:30. Bila perlu pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengubah SMA menjadi SMK, terutama SMA yang dianggap “tertinggal”.
Tercatat beberapa SMK yang telah memiliki keunikan dalam pelayanan pendidikannya adalah SMKN 1 Ciamis, SMKN 2 Ciamis, dan beberapa SMK lainnya, sehingga telah memiliki lulusannya tersebar di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri.
Untuk menyalurkan lulusan SMK, khususnya SMK Negeri membentuk lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK). Tugasnya adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan tingkat daerah, nasional, dan internasional. Rata-rata lulusan yang dapat disalurkan sebesar 90%. Hal ini berkaitan dengan kualitas lulusan yang bekerja di perusahaan tidak mengecewakan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan melakukan tes agar dapat disalurkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.
Bagi para alumnus SMK yang ingin menjadi tenaga yang andal, maka lulusan harus memiliki prinsip kemandirian. Dengan demikian, sikap ketergantungan kepada orang lain sebaiknya dihindari. Hal ini akan menghambat kesuksesan dan keberhasilan lulusan. (19/03/2011)***
****Sumber Tulisan: Dari Berbagai Kajian Pustaka.
